Tim Advokasi Lintas Agama Nilai Fungsi Pengawasan DPRD Simalungun Lemah

Siantar-Tim Lintas Agama yang dibentuk atas Huria Kristen Indonesia (HKI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Pematangsiantar-Simalungun, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Pematangsiantar, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pematangsiantar dan Muslimat NU, menilai bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Simalungun lemah.

Hal ini dilihat dari terjadinya unjuk rasa (unras) masyarakat di Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Rabu (20/05). Aksi unras ini terjadi karena diduga penyaluran bantuan tidak transparan serta jenis bantuan apa saja yang disalurkan tidak diketahui oleh masyarakat.

“Aksi unjukrasa ini mengundang keprihatinan dan perhatian kami di mana harusnya rakyat dapat dilayani dengan baik. Namun nyatanya masyarakat kecewa karena rendahnya pelayanan pemerintah,” ujar May Luther Dewanto Sinaga, Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun.

Luther sangat menyayangkan aksi unjuk rasa berbasis massa tersebut karena melibatkan orang banyak, sehingga mengabaikan protokol social distancing. Ia berharap agar kejadian serupa tak terulang dikemudian hari demi memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

Sementara itu perwakilan tim lainnya, Liharman Sipayung, Ketua PMKRI Pematangsiantar menilai penyebab unras yang terjadi bermuara terhadap kinerja pemerintah kabupaten Simalungun yang rendah dan amburadul dalam melakukan pendataan dan penyaluran bansos.

“Pendataan yang kurang ditata dengan baik menjadikan Bansos ini banyak salah sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan amat kecewa,” ujar Liharman.

Senada dengan Liharman, Pdt. Beresman Nahampun menilai dalam kasus ini seharusnya perangkat desa dan kecamatan yang menjadi ujung tombak pelayanan dapat bekerja optimal. Data penerima dan jadwal pendistribusian bantuan juga harus dibukakan kepada masyarakat. Sehingga tidak terjadi saling curiga, tumpang tindah atau tidak tepat sasaran.

“Kami juga menegaskan kepada para Anggota Legilslatif, di masa krisis seperti ini supaya lebih proaktif mendengar dan mendampingi masyarakat,” ujar Beresman.

Kepala Departemen Diakonia Huria Kristen Indonesia (HKI) ini menilai lembaga perwakilan rakyat yakni DPRD Kabupaten dan Provinsi supaya memperketat pelaksanaan fungsi pengawasannya dalam mengawasi penyaluran Bansos Covid-19 di Simalungun. Dia juga menilai bahwa di tengah pandemi Covid-19 seperti ini semua pihak harus bekerja keras dan bersinergi.

 “Jadi DPRD harus take action karena DPRD itu adalah saluran aspirasi rakyat. Saat ini puluhan ribu warga Simalungun tengah menanti kepedulian lebih dari para wakil rakyat,” ucap Beresman.

Akbar Pulungan yang juga merupakan bagian dari tim advokasi lintas agama membeberkan bahwa penyaluran bansos di wilayah Simalungun harus benar-benar melibatkan semua pihak mulai dari TNI-Polri, Kejaksaan, Insan pers bahkan organisasi kemasyarakatan.

Akbar juga menjelaskan bahwa keberadaan tim advokasi lintas agama bansos Covid-19 Pematangsiantar-Simalungun yang dibentuk ini bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap penyaluran Bansos yang dinilai masih rendah ketepatsasarannya.

“Jadi bila di lapangan masyarakat menemui kendala dan ingin mengadu, silakan hubungi posko kami. Agar kita lakukan pendampingan bagi mereka yang menjadi korban ketidaktepatsasaran bansos di daerahnya masing-masing,” tutup Ketua GP Ansor Pematangsiantar ini. (rls)

Bagikan!!!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Baca juga  Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintah Harus Sederhana, Sehingga Mudah Dipahami Masyarakat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *