Refleksi Akhir Tahun, Willem Wandik: Keadilan Adalah Hak Setiap Warga Negara

Willem Wandik (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GAMKI), saat menyampaikan closing statement dalam acara Refleksi Akhir Tahun

INDNEWS.ID-Sikap intoleransi didefinisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan harmoni. Perilaku tersebut menolak untuk mengakui perbedaan dan cenderung menghasilkan permusuhan secara terbuka terhadap kelompok yang berbeda.

Apakah sikap intoleransi tersebut akibat dari rendahnya pemahaman terhadap Falsafah negara yaitu Pancasila?. Ataukah negara juga dinilai gagal merawat toleransi ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara?.

Setiap pertanyaan diatas seharusnya bisa dijawab oleh mereka yang berpikir terbuka “inklusif”, dan berusaha menjabarkan dimana letak peran Pancasila dan peran negara dalam merawat cita-cita hidup bersama, beragam etnis, suku bangsa, agama, yang sejatinya telah lama selesai sesuai dengan konsensus kebangsaan. Cita-cita ini sudah ada sejak Revolusi Kemerdekaan 45 di Proklamirkan.

Mewakili kelompok minoritas dari Tanah Papua, ditengah-tengah kepentingan mayoritas bangsa-bangsa Nusantara dalam bingkai Negara dan Kebangsaan, tentunya perlu kami sampaikan arti intoleransi dari perspektif Tanah Papua.

Saat ini banyak terjadi kasus yang berkaitan dengan kondisi sosial dan pelanggaran HAM di Tanah Papua, penangkapan aktivis, penembakan mahasiswa, korban rasisme, pengepungan gereja dan eksploitasi Sumber Daya Alam menjadi wajah lain yang harus kami ceritakan dari Tanah Papua. Sementara aktor pelakunya adalah sebagian besar adalah organ negara, dalam hal ini adalah organ keamanan dan korporasi atau kolaborasi dari keduanya.

Jika dipulau jawa, orang-orang sibuk bertengkar soal intoleransi dari kelompok yang dicurigai sebagai ekstrimis/radikalisme agama tertentu, maka di Tanah Papua justru yang terjadi adalah Masyarakat Papua Etnis Melanesia disebut sebagai kelompok radikalis oleh Organ Negara. Hal ini terjadi karena perbedaan pikiran dan pendapat terkait sejarah Tanah Papua, Identitas Tanah Papua, dan distribusi keadilan bagi segenap masyarakat Papua. Dapat juga kita lihat dalam akses sumber daya ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, maupun hak untuk hidup, untuk tidak dibunuh, untuk berpolitik, untuk menyatakan pendapat, dan lain sebagainya.

Sebagai representasi minoritas di Republik ini, kami menyampaikan mewakili kegelisahan Tanah Papua untuk dapat didiskusikan secara terbuka. Supaya kita semua mengerti dengan sebutan “intoleransi” itu memiliki episentrum masalah yang beragam, dan setiap elemen bangsa/negara wajib mengenali masalah ini. Hal ini harus segera diperbaiki, sebelum kita semua tenggelam dalam satu masalah yang tidak kunjung selesai.

Jadi, apa maksud intoleransi yang dapat kita ajukan sebagai tesis?. Bagi kami, intoleransi itu seharusnya membicarakan tentang latarbelakang masalah atau akar persoalan.

Merujuk pada Pancasila sebagai Dasar Ideologi dan Falsafah negara, seharusnya kita semua konsisten dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila yang diucapkan dalam Pancasila, termasuk peran dan kewajiban negara di dalamnya.

Jika kita sepakat atas persamaan hak dan kewajiban yang diatur dalam Pancasila, seharusnya tidak ada diskriminasi di republik ini, tidak ada penangkapan aktivis mahasiswa Papua karena berbeda pendapat, tidak ada penembakan warga sipil di Tanah Papua oleh aparat. Seharusnya masyarakat adat di Tanah Papua memiliki hak mengelola hutan dan Tanah adat. Tidak justru didominasi oleh Korporasi tertentu.

Dengan kata lain, kita semua sedang mengalami kebingungan. Sedang berbicara tentang sesuatu, namun berpura-pura lupa dengan konsekuensi sikap dan pikiran yang sedang kita perbincangkan.

Maka dari itu, perlu kami sampaikan bahwa perspektif tentang toleransi seharusnya tidak hanya berpusat pada satu isu masalah, yaitu islamisme versus toleransi. Kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih besar, yaitu potret intoleransi berdasarkan latarbelakang masalah yang beragam di Indonesia.

Bagi kami dan seluruh rakyat Indonesia, meminta kepada pemerintah untuk tidak bertindak diskriminatif, menegakkan hukum secara tidak memihak, menghargai hak asasi manusia, tidak membiarkan rakyatnya berkompetisi secara tidak seimbang dalam menguasai aset lahan-lahan untuk kepentingan eksploitasi dan profit semata, dan terpenting adalah tidak boleh ada lagi orang di Republik ini yang merasa terancam hak hidupnya seperti yang dialami di Tanah Papua.

Belakangan ini juga banyak terjadi pelarangan pendirian gedung ibadah dan penyegelan gereja. Bahkan belum lama ini, terjadi pelarangan perayaan natal di Sumatera Barat dan sedang menjadi trending topic saat ini. Seperti kita ketahui, bulan Desember yang penuh sukacita dan sakral bagi umat kristiani di seluruh dunia, merupakan bentuk ketundukan umat Kristen kepada Tuhan Yang Maha Tri Tunggal.

Sejatinya, seluruh umat bangsa Indonesia berhak melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Negara harus menjamin keamanan, kenyaman, serta memberikan ruang bagi mereka yang ingin beribadah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 dan 29. Negara tidak boleh lepas tangan, apalagi membiarkan kelompok-kelompok intoleran melakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar semangat nilai-nilai Pancasila.

Menjaga kebebasan beragama adalah tugas seluruh bangsa Indonesia. Sebab kita adalah anak kandung Ibu Pertiwi, dan bukan sebagai pendatang di bangsa ini. Seharusnya, tidak ada lagi insan manusia yang menganggu acara ibadah, maupun untuk tidak menjalan ibadahnya.

Kami menghimbau kepada aparat kepolisian untuk selalu bekerja secara ekstra dan bersikap preventif. Begitu juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus mengambil bagian dalam membangun harmonisasi antar agama. Hal iniĀ  demi menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah masing-masing di seluruh pelosok nusantara, khususnya dalam bulan natal saat ini.

Penulis: Willem Wandik, S.Sos.

Bagikan!!!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Baca juga  GMKI Bengkulu Gelar Grand Launching Desa Binaan di Desa Margomulyo Bengkulu Tengah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *