Polemik UU Ciptaker Belum Berhenti, Permahi Jakarta: Akibat Lemahnya Komunikasi Satgas Omnibus Law

  • Whatsapp
Permahi Jakarta Polemik Ciptaker

JakartaKetua Umum DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau PERMAHI DKI Jakarta, Andi Maruli menyampaikan, disinformasi dan hoaks terkait polemik UU Ciptaker yang tersebar di tengah masyarakat karena minimnya sosialisasi dan lemahnya komunikasi pemerintah. Antara lain adalah Satgas Omnibus Law, dalam menyampaikan tujuan dari Undang-Undang ini.

“Terkait kesalahan ketik dalam UU yang sudah ditandatangani Presiden menurut kami bukan murni dari kesalahan kementerian sekretariat negara. Melainkan harus dilihat dari hulunya, yaitu mulai dari pembahasan antara DPR dan pemerintah. Jadi pihak DPR harus juga bertanggungjawab atas kesalahan ini dan jangan menjadikan Setneg sebagai kambing hitam,” pungkasnya.

Bacaan Lainnya

Pernyataan ini disampaikannya dalam webinar yang digelar DPC PERMAHI DKI Jakarta, Jumat, (6/10).

Hadir mewakili Sekretaris Kementerian Koperasi & UKM, Henra Saragih mengatakan, Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah sebuah terobosan hukum yang dilakukan Pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi. UU ini akan memberikan manfaat dalam mendorong masuknya investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Selain dua manfaat tadi, kata dia, UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk melakukan penyederhanaan perizinan berusaha, perlindungan dan jaminan bagi pekerja, serta sampai pada pemberian batasan sanksi yang jelas antara sanksi pidana dan sanksi administratif.

Dalam webinar yang mengangkat topik “Kontroversi Undang -Undang Cipta Kerja, Judicial Review atau Parlemen Jalanan”, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyoroti proses penyusunan UU Cipta Kerja yang banyak mendapatkan kontroversi dari masyarakat.

Menurut Trubus, polemik yang muncul selama proses penyusunan UU Cipta Kerja akibat banyaknya hoaks dan disinformasi, yang beredar selama proses penyusunan UU Omnibus Law ini.

“Terlihat ada niat baik pemerintah dalam penyusunan UU ini. Namun maraknya hoaks dan disinformasi dalam proses penyusunan semakin membuat runyam situasi. Ditambah lagi sejumlah kontroversi seperti kesalahan ketik, perubahan jumlah halaman, serta demonstrasi mahasiswa dan penolakan dari sejumlah pemimpin daerah. Berbagai polemik ini dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi dan komunikasi pemerintah kepada berbagai stakeholder yang terkait dengan UU Cipta Kerja ini,” ujar pengamat dari Universitas Trisakti ini.

www.domainesia.com

Pos terkait