Penetapan Sekda Papua, Menurut Ahli HTN: Tidak ada Menyalahi Aturan

  • Whatsapp
penetapan Sekda Papua
Foto: Umbu Rauta (Dosen Hukum Administrasi Negara; Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi UKSW)

Salatiga- Pro-kontra terjadi di tengah beberapa kelompok masyarakat di Provinsi Papua, atas penetapan Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy. Penetapan tersebut didasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 159/TPA Tahun 2020.

Umbu Rauta (Dosen Hukum Administrasi Negara UKSW) mengatakan, bahwa dalam prosedur penetapan Sekda Provinsi Papua tersebut tidak ada yang menyalahi.

Bacaan Lainnya

“Dapat saya jelaskan, setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pengisian jabatan pimpinan tinggi, dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Ini merupakan perwujudan dari dianutnya merit system dalam birokrasi pemerintahan,” ujar Umbu kepada wartawan, Senin (21/12).

Diketahui, pengaturan tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya, dan pratama) mengacu pada UU ASN dan PermenpanRB No. 13 Tahun 2014.

Terkait dengan pengisian jabatan Sekda Provinsi (jabatan pimpinan tinggi madya), berdasarkan aturan yang berlaku, Panitia Seleksi mengajukan tiga nama calon hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur) untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Mendagri.

Kaidah ini bermakna bahwa kewenangan penentuan dan penetapan akhir Sekda Provinsi menjadi ranah kewenangan Presiden.

“Kendati pengajuan nama ketiga calon ini diberi ranking oleh Panitia Seleksi, tidak ada kewajiban bagi Presiden untuk memilih berdasarkan perankingan tersebut,” urai Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi UKSW ini.

Hal ini kata dia didasarkan penetapan Sekda Provinsi merupakan “diskresi” Presiden. Sejauh berasal dari tiga calon yang diajukan oleh Panitia Seleksi.

“Ini artinya, tiga calon dimaksud memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi Sekda Provinsi. Ketika Presiden telah menerbitkan Keppres, maka tindakan hukum berikut yaitu pelantikan oleh Mendagri atau Pejabat lain yang ditunjuk,” ucapnya.

Baik Mendagri atau pejabat lainnya, menurut Umbu, wajib menjalankan tindakan hukum pelantikan dimaksud. Karena kedudukan Menteri sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 17 UUD NRI 1945.

“Dalam hal ada keberatan atas pilihan Presiden, dapat ditempuh upaya hukum berupa aduan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Atau gugatan ke PTUN atas obyek sengketa Keppres,” pungkasnya.

Namun, meski ada upaya hukum, tidak menghalangi untuk dijalankannya Keppres tersebut.

www.domainesia.com

Pos terkait