MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Morowali Utara, Begini Tanggapan KPU

  • Whatsapp
pemungutan suara ulang

Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada di 16 daerah.

Keputusan ini pun memunculkan dinamika di daerah yang harus melakukan pencoblosan ulang. Sejumlah daerah memiliki dinamika yang tinggi akibat pencoblosan ulang hanya digelar di beberapa TPS saja. Salah satunya adalah Pilkada Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Bacaan Lainnya

Di daerah ini, MK hanya memerintahkan pemungutan suara ulang atau pencoblosan ulang digelar di dua TPS dan satu TPS Khusus di wilayah kerja perusahaan PT ANA.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah selaku penyelenggara pilkada dituntut menjaga netralitas dan independensinya. KPU daerah diminta tidak tunduk pada tekanan atau goyah dengan rayuaan dari oknum-oknum yang ingin mencederai proses demokrasi.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan, tekanan dan desakan dari pihak-pihak tertentu kepada KPU adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi. Namun, yang terpenting adalah penyelenggara harus tetap menjaga netralitas dan independensinya.

“Bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya itu ada tekanan, ada desakan bagi KPU, itu ya biasa-biasa saja.  Namanya KPU itu kan me-manage konflik, jadi ya ada tekanan, ada permintaan, ada desakan itu hal yang biasa saja,” kata Hasyim kepada wartawan di ruang kerjanya Jumat (26/3).

Yang terpenting bagi anggota KPU, menurut Hasyim, adalah bagaimana agar tetap kuat untuk tidak terpengaruh dengan tekanan atau desakan.

“Makanya jadi anggota KPU itu harus tahan mental, tahan banting, dan juga harus sabar,” ujar anggota KPU Jawa Tengah periode 2003-2008 ini.

www.domainesia.com

Pos terkait