Lockdown : Tepatkah Untuk Indonesia Saat Ini?

Josua Simanjuntak
Josua Simanjuntak (anggota Komisariat Hukum-Mipa GMKI Bengkulu)

Bengkulu-Merebaknya virus corona (COVID-19) saat ini telah menciptakan kepanikan secara massif bagi beberapa negara di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemik oleh World Health Organization (WHO), yang mana pada awalnya virus ini ditetapkan sebagai endemik. Hal ini disebabkan penyebaran Covid-19 yang secara terus-menerus menyebar ke beberapa negara, bahkan Indonesia. Sehingga WHO mengambil tindakan tegas untuk menaikkan level endemik menjadi pandemik.

Selain itu, WHO juga telah meminta kepada setiap Pemerintah Negara-Negara tersebut agar menetapkan status darurat nasional corona.

Status darurat nasional corona diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Tentunya kebijakan yang tepat dan dianjurkan adalah kebijakan lockdown. Namun, faktanya tidak semua negara khususnya yang sedang memerangi Covid-19 memberlakukan kebijakan lockdown. Salah satunya adalah negara Indonesia.

Beberapa negara yang telah memberlakukan kebijakan lockdown adalah China, Italia, Irlandia, Denmark, Sepanyol, Prancis, dan Malaysia.

Lockdown merupakan protokol atau tata cara untuk mengisolasi suatu wilayah agar populasi di dalamnya tidak keluar dari wilayah tersebut. Protokol ini bersifat temporer dan bisa dicabut sewaktu-waktu jika kondisi dianggap telah membaik. Selain itu arti lain dari lockdown adalah situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat.

Lockdown juga dapat diartikan sebagai negara yang menutup perbatasannya, agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya. Secara singkat lockdown adalah membatasi akses keluar-masuk di wilayah tertentu, demi mencegah penyebaran Covid-19.

Namun sebetulnya tidak hanya Pemerintah Pusat saja yang dapat memberlakukan lockdown, tetapi pemerintah daerah di negara tersebut dapat memberlakukan lockdown sesuai dengan kegentingan kondisi di wilayah daerah tersebut.
Lantas apakah tepat kebijakan lockdown diberlakukan di Indonesia?. Maka tentunya untuk menjawab hal tersebut perlu adanya beberapa kajian terkait akan diberlakukannya lockdown yang harus diperhatikan, antara lain:

Efiseinsi dan efektivitas Lockdown

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa lockdown adalah membatasi akses keluar-masuk di wilayah tertentu, demi mencegah penyebaran Covid-19. Dalam hal efektivitas lockdown, pada awalnya Indonesia masih terbilang cukup aman dari penyebaran Covid-19. Beberapa teori memberikan sumbangsi untuk menguatkan argumen bahwa Indonesia masih cukup aman dari penyebaran Covid-19. Teori-teori tersebut salah satunya adalah Indonesia yang merupakan negara dengan pemiliki iklim yang cukup panas, sehingga Covid-19 tidak dapat berkembang biak di Indonesia.

Namun faktanya, Covid-19 tetap dapat masuk dan berkembang biak melalui berbagai cara penularan yang tidak dapat diketahui atau ditebak dari mana asalnya datang.

Apabila telah terjadi di suatu daerah, katakanlah baru terdapat beberapa kasus di wilayah daerah tersebut. Maka kebijakan ini tidak efektif, sebab masih ada upaya lain agar dapat menanggulangi dengan pencegahan dan penanganan secara progresif.

Disisi lain, tentunya dalam pemberlakuan lockdown tidak mengenal waktu, yang artinya pemberlakuan lockdown dapat terjadi hingga kurun waktu yang cukup lama atau tidak dapat ditentukan. Sehingga tidak tercapainya efisiensi waktu untuk mencapai situasi yang normal dan netral dari Covid-19. Sementara jika diterapkan atau diberlakukan lockdown saat ini maka akan ada berbagai permasalahan yang dapat timbul dan bahkan membuat situasi menjadi lebih buruk.

Logika tanpa Logistik adalah angan-angan

Perlunya kesiapan dalam pemenuhan kebutuhan pokok pangan, logistik dan bahan kebutuhan lainnya. Sebelum merebaknya Covid-19 di Indonesia, masih terdapat ketidakstabilan pangan. Dapat dibayangkan jika lockdown diberlakukan. Suatu daerah akan kesulitan untuk memnuhi kebutuhan pokonya. Apalagi daerah yang masih bergantung pada pemasokan dari daerah luar.

Saat ini saja dapat dirasakan harga pangan di sebagian daerah sudah beranjak naik. Hal ini tentunya disebabkan oleh kesulitan pemasokan bahan baku pangan antara daerah yang satu ke daerah yang lain.

Mengingat bahwa berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945 berbunyi Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Sehingga potensi produksi di setiap daerah itu tentunya berbeda-beda. Maka perlunya pasokan dari suatu daerah yang memiliki potensi produksi bahan pangan ke daerah lainnya.

Dalam sisi politik, lockdown berpotensi melahirkan konflik sosial karena terkait dengan suplai kebutuhan masyarakat seperti makanan, obat, dan lain sebagainya akan tidak tercukupi. Kalangan kelas atas dan menengah akan berlomba-lomba memenuhi kebutuhan pribadinya untuk mempersiapkan diri dari kebijakan lockdown. Tetapi tentunya, sangat memberatkan bagi kalangan kelas bawah termasuk pekerja atau buruh harian.

Sementara di sisi hukum, lockdown berpotensi melahirkan regulasi baru terkait dengan kondisi lockdown yaitu apabila terdapat seseorang yang melanggar aturan lockdown maka akan dipidana. Sehingga terjadi kriminalisasi terhadap seseorang yang melanggar aturan tadi.

Menurunnya Produktivitas dan Ekonomi

Pemberlakuan lockdown juga akan menurunkan produktivitas. Pasalnya masyarakat nanti hanya akan terus berdiam diri dirumah tanpa adanya melakukan aktivitas yang meningkatkan produktivitas. Padahal rutinitas yang setiap hari dilakukan di luar ruangan akan menggantikan rutinitas di dalam ruangan.

Pada sisi ekonomi, lockdown akan menurunkan perekonomian negara. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dapat menyusut hingga 1 persen jika memberlakukan lockdown. Sebab pemerintah akan menuntup beberapa wilayah daerah yang tentunya juga akan menurunkan aktivitas pekerja.

Sedangkan tanpa adanya lockdown pun, perekonomian Indonesia masih harus menghadapi situasi ekonomi global yang melemah.

Untuk saat ini, Presiden Jokowi berpendapat bahwa hal terpenting dalam pencegahan penyebaran Covid-19 adalah mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Beliau menghimbau agar masyarakat tidak berkumpul atau mendatangi kerumunan.

Sehingga untuk saat ini Pemerintah Indonesia memberlakukan Kebijakan pembatasan sosial (social distancing). Presiden menghimbau untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah.

Meskipun pemerintah saat ini memberlakukan kebijakan pembatasan sosial (social distancing), maka pemerintah juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana nantinya jika lockdown diberlakukan. Tentunya perlu juga untuk melakukan tindakan lain dengan melokalisir, menetralisir dan mitigasi lokasi-lokasi rawan Covid-19 dari aktivitas publik.

Dengan demikian, kebijakan lockdown adalah upaya terakhir dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, apabila upaya sebelumnya tidak mampu lagi.

Penulis: Josua Simanjuntak
1. Anggota Komisariat Hukum-MIPA GMKI Bengkulu
2. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 2017

Bagikan!!!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Baca juga  GMKI Batam Cegah Penyebaran Covid-19 Di Gereja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *