KPK di ujung Tanduk, GAMKI Tapanuli Utara Angkat Bicara

INDNEWS.ID- Penandatanganan Surpres oleh presiden Jokowi terkait RUU KPK menuai pelemik dari banyak pihak. Pasalnya revisi ini akan menghilangkan taring KPK dan mudah dikendalikan oleh para penguasa, politisi busuk dan mafia. Hal ini disampaikan Ketua DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Tapanuli Utara, Rijon Manalu, dalam keterangan persnya, Kamis (12/9/19).

Rijon mengatakan, KPK memiliki kewenangan yang ektra untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu karena KPK tidak berafiliasi dengan partai politik. Namun sangat disayangkan jika RUU KPK ditetapkan, sebagaimana kita lihat saat ini, presiden Jokowi telah menandatangani Surpres RUU KPK.

“Hal ini sudah menghilangkan taring KPK sebagai Lembaga Negara yang independen,” tegas Rijon Manalu.

Berikut ini adalah surat DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Kepada Yth : Presiden Ir. Jokowidodo

KPK di ujung Tanduk

Negeri ini memang sangat subur dengan namanya korupsi bahkan sejak Hindia Belanda korupsi sudah berakar dalam.

Sebagai catatan sejarah bahwa VOC merupakan badan dagang bisnis belanda yang menguasai Nusantara (Hindia Belanda. red) terpaksa harus dibubarkan oleh Belanda tanggal 31 Desember 1799 dengan alasan utang 139 juta gulden, dan utang tersebut karena korupsi para petinggi VOC cabang Hindia Belanda yang berkantor di Batavia (sekarang jakarta).

Masa pemerintahan orde baru 32 tahun harus berakhir dikarenakan krisis moneter yang juga karena pemerintahan dibawah president suharto terjadi korupsi besar.

Lewat gerakan Reformasi Rezim Orba pun berakhir dan digantikan dengan reformasi demokrasi tahun 1998. Dalam perjalanan era reformasi, UU KPK disahkan tahun 2002 sebagai jawaban salah satu tuntuntan reformasi.

Sejak KPK berdiri kini sudah 16 tahun, maka para koruptor pun kian banyak yang masuk bui, mulai dari pejabat Menteri, DPR, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA DPRD serta para pejabat tinggi di Pemerintahan, dan para pihak swasta yang bermitra dengan pemerintah.

Baca juga  39 Orang Eks Napi Kembali Berulah, KNPI: Ada 99,9 Persen yang Tidak Melakukan Kejahatan Lagi

Tidak dapat dipungkiri KPK Memiliki kewenangan ekstra dalam menangani kasus korupsi, terlebih karena KPK tidak berafliasi langsung atau tidak langsung dengan para parpol, tetapi oleh karena undang undang parpol melalui Komisi III DPR wajib memilih 5 pimpinan KPK dari 10 yang diserahkan presiden.

Atas progres dan kian banyaknya para koruptor yang dibui KPK, maka rasa cemas dan kawatir tidak bisa dihilangkan dari para penguasa baik di tataran eksekutif, legislatif, yudikutif, serta pengusaha hitam/ nakal yang ada di negeri ini.

Kini KPK sedang di upayakan untuk dilucuti melalui Revisi UU KPK no 30 tahun 2002, ada poin-poin yang cukup melemahkan KPK dari Revisi UU tersebut. Revisi ini menjadi inisiatif DPR, dimana kita ketahui bahwa DPR adalah anggota dari setiap parpol. Maka kita bisa melihat dengan terang benderang bahwa parpol sudah gerah dengan KPK, karena tidak sedikit ketum parpol yang masuk jeratan KPK.

Kini nasib KPK sudah diujung tanduk sebab jika Revisi UU disahkan maka KPK sudah kehilangan taringnya dan lebih mudah dikendalikan oleh penguasa, politisi busuk dan mafia. Sebab integritas tanpa kewenangan tetap tidak berdaya.

Untuk meneguhkan kembali KPK, dan mempercepat pemberantasan korupsi di negeri ini sangat di harapkan ketegasan presiden Jokowi.

Sekali lagi jika presiden cinta negeri ini  kami mohon perkuat KPK, jebloskan koruptor.

Hormat kami DPC GAMKI Tapanuli Utara

Bagikan!!!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *