Kecam Pelaku Intoleransi, GMKI Cabang Sumedang Minta Ketegasan Pemerintah Di Tengah Covid-19

  • Whatsapp

Sumedang-Intoleransi adalah penyebab disintegrasi. Di tengah-tengah pandemi Covid-19, masih saja ada oknum yang menggunakan intimidasi sebagai agitasi dalam intoleransi. Peristiwa ini sangat menyayat hati, saat melihat kasus intoleransi yang terjadi pada tanggal 19 April 2020, karena memberikan ketakutan kepada umat Kristen dalam melaksanakan ibadahnya.

Hal ini disampaikan Jonathan Fide Mulya anggota GMKI Cabang Sumedang kepada redaksi Indnews.id, Senin (20/4/2020).

Bacaan Lainnya

Dia mengatakan, pemerintah seakan-akan tidak sigap dalam menangani permasalahan ini, dan justru timbul reaksi dalam masyarakat atas peristiwa yang didera oleh korban intoleransi. Pemerintah harus memberikan pernyataan sebagai afirmasi terhadap pemberian hak untuk melaksanakan ibadah di rumah dalam pemenuhan hak-hak masyarakat.

“Kita harus melihat, bahwa Indonesia adalah negara yang disatukan dengan berbagai perbedaan latar belakang. Bahkan, The Founding Fathers sadar penuh terhadap problematika yang berkaitan dengan entitas bangsa Indonesia,” ujarnya.

Meninjau ikhwal pelaksanaan ibadah kepercayaan, dia mengatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam konstitusi Indonesia, yang termaktub dalam Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Kemudian lanjut dia, jika ditinjau dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Oleh karena itu, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sudah seharusnya melindungi hak masyarakat dalam menjalankan ibadah keagamaannya, dan menghentikan tindakan intoleransi yang dilakukan oleh segelintir orang secara absolut. Sebab intoleransi terhadap pelaksanaan ibadah kepercayaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam beragama,” tegasnya.

Bercermin pada kasus intoleransi di Kampung Rawa Sentul Cikarang, yang terjadi pada tanggal 19 April 2020, pelarangan ibadah online di rumah merupakan suatu bentuk hakikat ketidakbebasan masyarakat, dalam menjalankan tata peribadatan yang dianut oleh mereka. Dalam kasus tersebut, oknum-oknum justru menekan dan mengintimidasi korban untuk tidak diperkenankan dalam melaksanakan ibadah di rumah yang menjadi tempat tinggal.

“Ibadah online yang dilakukan merupakan ranah privasi. Justru tindakan oknum tersebut sudah melanggar hak korban dalam melaksanakan ibadahnya. Selain itu, ibadah online yang dilaksanakan merupakan pematuhan atas imbauan pemerintah dalam menangani penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” ucap Jonathan.

Menimbang kembali pernyataan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, yang mengatakan, “Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong, dan bersatu padu, gotong-royong, kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah Covid-19 ini bisa tertangani dengan maksimal.

Menurut Jonathan, himbauan yang disampaikan oleh Presiden adalah bentuk dari proteksi terhadap hak masyarakat, terutama dalam menjalankan ibadah di rumah.

Pemberian hak untuk beribadah adalah sebagai pelaksanaan butir Pancasila dalam sila kedua, yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” sebab poin kedua merupakan asas yang menjadi landasan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “(1)  Setiap  orang  bebas  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk  agamanya  dan kepercayaannya itu.”

“Kalau kita runut, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku intoleransi telah mencedarai poin kedua Pancasila, Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Ketua GMKI Cabang Sumedang Hans Siagian mengatakan, pihaknya mengecam tindakan pelaku intoleransi yang telah mencederai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan juga telah melanggar ketentuan hukum normatif di Indonesia.

Hans Siagian menegaskan, pihaknya menuntut sikap yang sigap dan tegas dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terhadap oknum-oknum intoleran yang menggangu kebebasan umat beragama.

Dengan adanya imbauan untuk melakukan PSBB, pemerintah harus mengawal setiap umat beragama agar tetap dapat beribadah di tempat tinggalnya. Jangan ada gangguan dan intimidasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti yang baru saja terjadi di Kampung Rawa Sentul Cikarang.

Sebab, dikatakan dia, saat ini bukan waktunya bangsa Indonesia terpecah-belah di tengah-tengah pandemi Covid-19.

“Mari bersama-sama, kita menjaga nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

www.domainesia.com

Pos terkait