Kebebasan Beragama Terancam, PP GMKI: Polri Harus Tindak Tegas Pelaku Tanpa Pandang Bulu

David Sitorus, Sekretaris Umum PP GMKI

INDNEWS.ID– Tindakan pengrusakan rumah ibadah dan pelarangan kegiatan ibadah belakangan ini semakin banyak terjadi di Indonesia. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan dan termasuk dalam tindak pidana. Hal ini disampaikan David Sitorus, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Minggu (16/2/2020).

“Kapolri, Jend (Pol) Idham Aziz harus segera menyelesaikan konflik tersebut dan menindak secara tegas oknum-oknumnya. Kapolri harus mengurai kasus-kasus intoleransi tersebut dan menyelesaikannya dengan maksimal,” ujar David dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi indnews.id.

Lanjut David, Kapolri sebagai pimpinan tertinggi dalam tubuh Polri harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menjaga dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hendak beribadah maupun menjalankan agamanya.

Menurut David, kebebasan beragama atau kebebasan beribadah selalu menjadi polemik dan konflik intoleransi bagi masyarakat Indonesia. Terutama melarang kebebasan dalam beragama ataupun melarang kebebasan beribadah bagi masyarakat tentu, adalah hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menjamin kebebasan beragama dan beribadah sebagai Hak Asasi Manusia bagi warga Negara Indonesia.

Selain itu, David berharap Kapolri, Kapolda maupun Kapolres menindak pelaku intoleransi, dan bukan menindak pejuang kebebasan beribadah.

“Harus bisa dibedakan mana pelaku intoleransi dan mana pejuang kebebasan beribadah,” tegas David.

“Kami menghimbau kepada masyarakat, jika ada oknum yang melarang, tidak perlu dihiraukan dan tetap laksanakan kegiatan agama maupun ibadah. Jika ada oknum yang melarang hal tersebut dengan kekerasan fisik atau merusak barang/benda, maka hal itu merupakan tindakan pidana yang dapat dihukum,” imbuhnya lagi.

Selain itu, terang David, kasus-kasus intoleransi di Indonesia dengan berjalannya waktu akan selalu meningkat. Seperti kasus di Minahasa Utara, Tanjung Balai Karimun, Dharmasraya dan Sijunjung Sumatera Barat, dan masih banyak yang lainnya.

“Hal ini terjadi karena kurangnya tindakan tegas dari Kepolisian,” ungkap David.

Dengan diberikannya kepercayaan oleh Kapolri kepada Kabareskrim, David meminta supaya pelaku kekerasan dan perusakan rumah ibadah ditindak tanpa pandang bulu, sehingga dapat memberi dan menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami mendukung penuh Kabareskrim Komjen. Pol. Listyo Sigit, yang ditugaskan oleh Kapolri, untuk menindak dengan tegas tanpa pandang bulu pelaku pelarangan ibadah, baik yang dengan kekerasan maupun pengrusakan, sesuai dengan cara hukum pidana. Kemudian Polri harus bisa membedakan pelaku intoleransi dan pejuang kebebasan”, Tutupnya.

Bagikan!!!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Baca juga  Rektor UKIP Makassar DO 28 Mahasiswa, PP GMKI: Sama Saja Membunuh Masa Depan Anak Bangsa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *