Jangan Dihalangi! Polisi Punya Kekuatan Periksa Rizieq Shihab Tersangka Kasus Kerumunan Massa di Petamburan

  • Whatsapp
Rizieq Shihab

Jakarta- Polda Metro Jaya menetapkan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 14 November 2020.

“Dari hasil gelar perkara menyimpulkan, ada enam yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama sebagai penyelenggara saudara MRS sendiri. Disangkakan Pasal 160 dan 216 (KUHP),” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Bacaan Lainnya

Ketua Badan Kerja Daerah (BAKERDA) GMNI DKI Jakarta, Edgard Jhosua Silalahi mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Edgar meminta agar pihak kepolisian menindak tegas siapapun yang melanggar hukum.

Urai Edgar, Polisi bekerja dilindungi undang-undang. Sehingga tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman yang disampaikan, baik oleh perorangan maupun kelompok.

“Kalau ada yang menghalang halangi, berarti mereka tidak taat terhadap hukum dan tidak taat terhadap sistem hukum yang ada di negara kita. Negara tidak boleh kalah, Negara harus menunjukan ketegasannya, ” ucap Edgard

Terpisah, Teofilus Mian Parluhutan selaku Ketua Bidang Antar Lembaga & Analisis Kebijakan Publik menambahkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum, tidak boleh ada seseorang atau kelompok yang menghalang-halangi penegakan hukum.

“Barang siapa yang menghalang-halangi aparat penegak hukum dalam melakukan tugas hukum, itu bisa dipidana. Kalo istilah hukumnya obstruction of justice dan ketentuan tentang obtruction of justice itu diatur di pasal 221 KUHP,” beber Teo.

Teo bahkan mendukung Polri untuk terus memeriksa Muhammad Rizieq Shihab (MRS). Ia pun menghimbau kepada para pendukung MRS untuk sadar dan memahami dengan seksama, bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian itu adalah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah undang-undang

“Negara kita adalah negara hukum. Semua sama di mata Hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik,” tegas Teofilus.

www.domainesia.com

Pos terkait