Ditengah Pandemi Covid-19: Antara Belajar, Infrastruktur dan Biaya Internet

Opini-Pandemi Covid-19 sangat berdampak besar bagi peradaban dunia akhir-akhir ini. Bahkan sektor pendidikan yang merupakan sumber pembelajaran merasakan dampak yang sangat besar. Tercatat hingga saat ini terdapat hampir 300 juta siswa di dunia yang terancam proses pemenuhan hak memperoleh pendidikannya (UNESCO). Banyak negara mulai menghentikan kegiatan tatap muka dalam ruangan yang merupakan aktivitas rutin proses belajar mengajar.

Bagaimana dengan Indonesia?. Tercatat hingga 2 Mei 2020, penyebaran virus ini di Indonesia semakin mengkhawatirkan dengan jumlah positif Covid-19 sebanyak 10.843 orang (Gugus Tugas Percepatan Penanganan  Covid-19). Meningkatnya korban positif setiap hari, menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial (physical distancing) yang bertujuan untuk mengurangi grafik penyebaran virus ini.

Kebijakan pembatasan sosial ini juga dirasakan sektor pendidikan negeri ini. Sehingga Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan proses belajar tatap muka di kelas sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tentu menjadi ancaman besar bagi peserta didik, setidaknya 45,5 juta peserta didik di Indonesia. Seyogianya mereka memperoleh pendidikan yang layak dan berdampak terhadap kematangan mereka di masa yang akan datang.

Kemendikbud telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 yang meniadakan UN dan memindahkan proses belajar mengajar dari ruang kelas ke media daring. Hal ini untuk menjawab ketidakpastian pembelajaran dan mengisi ruang kosong proses belajar mengajar selama pandemi ini. Kebijakan ini tentu telah menimbulkan kepanikan bagi sekolah, guru, siswa dan orangtua siswa. Kondisi ini juga terlihat dari realitas pendidikan Indonesia yang masih banyak terjadi disparitas mutu sarana dan prasarana pendidikan, khususnya daerah terdepan dan terluar Indonesia.

Ada tiga hal yang menjadi tantangan berat yang harus pemerintah perhatikan dalam menyukseskan kebijakan kelas daring ini. Pertama, persoalan penguasaan teknologi. Hingga saat ini komposisi tenaga pengajar di Indonesia sebagian besar adalah tenaga pengajar generasi 60 – sampai 80an. Di mana pada saat masa itu, penggunaan teknologi tidaklah begitu banyak seperti pada saat ini. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi tenaga pengajar. Sebab dipaksa untuk meningkatkan kompetensi pemahaman teknologi dengan lompatan yang begitu jauh.

Hal ini juga terjadi bagi peserta didik. Perubahan budaya belajar yang sebelumnya tatap muka dan berpindah ke dunia daring tentu menuntut pembiasaan diri. Peserta didik harus mulai membiasakan diri belajar mandiri di rumah dengan media teknologi dan diawasi orang tua. Padahal orang tua juga tidak siap menghadapi perubahan tersebut. Kemudian masalah lainnya adalah akses penggunaan teknologi yang tidak memadai di banyak daerah-daerah terluar negeri ini.

Persoalan kedua adalah akses internet. Salah satu komponen penting menyukseskan pembelajaran daring adalah tersedianya jaringan internet yang stabil diseantero negeri. Ini tentu tugas berat pemerintah. Tidak menjadi rahasia umum lagi bagi kita semua tentang kualitas jaringan internet di negeri ini masih tercipta jurang perbedaan. Kualitas jaringan internet di perkotaan dengan di desa yang masih berbeda harus segera diatasi pemerintah. Kominfo sebagai pemangku kebijakan harus mampu mengurai persoalan ini dengan cepat.

Ketersediaan BTS (Base Transceiver Station) adalah salah satu cara penguatan jaringan internet. Kominfo dan penyedia provider internet (khususnya Telkom, sebagai provider plat merah) harus mampu menjamin kestabilan jaringan internet untuk mendukung kelas daring ini.

Persoalan ketiga adalah biaya. Dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengakses jaringan internet dalam proses belajar daring ini. Menurut riset yang dilakukan Cabel.co.uk, harga termurah paket data di Indonesia adalah Rp. 1.844/ GB dan harga termahal Rp. 60.000/ GB. sedangkan harga rata-rata mencapai Rp. 17.000/1 GB. Angka ini tentu akan terasa bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, apalagi yang tinggal di pedesaan.

Dilansir dari temuan Whistle Out, untuk panggilan video Zoom membutuhkan kecepatan internet 600kbps hingga 1,8Mbps. Jika menggunakan Zoom untuk video call (belajar daring) dengan kualitas video HD atau 720p selama satu jam, maka akan menghabiskan kuota setidaknya 1,35 GB.

Apabila seorang pelajar menghabiskan waktu 1 jam/ hari untuk belajar daring melalui zoom, maka setidaknya akan menghabiskan Rp. 17.000. Jika mengikuti belajar online 22 kali dalam satu bulan, maka akan menghabiskan paket data sebanyak 22 GB atau setara dengan Rp. 374.000. Besarnya angka ini tentu masalah yang besar dihadapi masyarakat.

Menyediakan quota internet untuk mengakses kelas daring tentulah persoalan tersendiri bagi mereka. Disaat mereka harus berpikir keras dalam memenuhi kebutuhan pangan, mereka diperhadapkan dengan menyediakan paket data untuk mendukung proses belajar anak-anak secara daring.

Penggunaan media penyiaran bisa menjadi salah satu solusi. Apa yang telah dilakukan TVRI perlu disokong oleh televisi-televisi swasta lainnya. Seluruh stasiun televisi harus mampu menghadirkan satu segmen pembelajaran yang dapat diakses secara gratis dan terjadwal di seluruh pelosok negeri ini. Konten ini tentunya harus bersumber dari Kemendikbud sebagai pengawas mutu pendidikan.

Ketiga hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab bagi pemerintah dalam menjamin kebijakan proses belajar mengajar secara darin. Karena memenuhi kebutuhan pendidikan anak bangsa adalah tugas penting negara. Sebab jika ini tidak segera diselesaikan, maka akan menghambat perkembangan kematangan generasi negeri ini dalam menyongsong Indonesia hebat di tahun yang akan datang.

Penulis: Advend Sagala

Bagikan!!!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Baca juga  Alan Christian Singkali: Leimena dan Milenial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *